Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan sinkronisasi data pasokan BBM di SPBU milik Pertamina dan swasta. Hal ini untuk memitigasi kekosongan stok BBM di SPBU swasta, seperti milik Shell Indonesia dan BP AKR dalam beberapa waktu terakhir.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan, lewat sinkronisasi data tersebut, pemerintah bakal mengkonsolidasikan secara kumulatif berapa kebutuhan impor bagi Pertamina maupun SPBU swasta. Untuk kemudian dilakukan impor BBM demi menutup kekurangan.
“Jadi kita antara SPBU swasta dengan Pertamina, ini kan kita konsolidasikan berapa kebutuhan impor. Jadi untuk kebutuhan yang disampaikan data sementara 1,4 juta kiloliter,” jelas Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/9).
Lewat sinkronisasi data, Kementerian ESDM bakal menelisik berapa kebutuhan kuota impor BBM yang diperlukan oleh masing-masing badan usaha. Yuliot pun meminta tiap badan usaha merinci kekurangan stok BBM di tempatnya, untuk kemudian dilakukan impor lewat satu pintu oleh Pertamina.
“Ini data-datanya itu kita minta detailkan. Karena itu nanti proses impornya akan dilakukan satu pintu,” pinta Yuliot.
“Jadi jangan sampai apa yang sudah diberikan itu tidak mencukupi, ada permasalahan-permasalahan dalam implementasinya,” dia menegaskan.
Menyeimbangkan Neraca Dagang dengan AS
Yuliot mengutarakan, kebutuhan impor BBM 1,4 juta KL tersebut bakal diselaraskan dengan perjanjian dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS). Seperti diketahui, Indonesia telah sepakat untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan Negeri Paman Sam.
“Jadi dengan kebutuhan tadi, ya kan kita juga ada komitmen juga kan. Ini impor dalam rangka pemenuhan komitmen trade balance kita dengan Amerika,” kata dia.
“Jadi ini ya kita juga, karena bukan saja ini keinginan pemerintah, tetapi ada komitmen kita juga dengan tiap klien,” ujar Yuliot.
Beli dari Perusahaan Amerika
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan BBM di dalam negeri, Kementerian ESDM membebaskan Pertamina untuk membeli minyak dari berbagai perusahaan asal Amerika Serikat.
“Itu tinggal kesepakatan yang melakukan pengadaan harus perusahaan AS. Ini kan ada beberapa perusahaan AS, misalnya ExxonMobil,” ungkap dia.
“Kemudian Chevron, itu kan merupakan AS. Jadi dari manapun mereka melakukan pengadaan, itu terserah. Tetapi ini dicatatkan sebagai trade balance kita dengan Amerika,” tutur Yuliot.